RSS

PEDOMAN PELAYANAN PUSKESWAN

26 Feb

PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR 64/Permentan/OT.140/9/2007

TENTANG

PEDOMAN PELAYANAN PUSAT KESEHATAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan ketahanan

pangan dan kesehatan melalui status kesehatan

hewan nasional untuk mencapai kondisi kesehatan,

produksi dan produktivitas hewan dapat meningkat

secara optimal telah dibentuk Pos Kesehatan

Hewan dengan Keputusan Bersama Menteri

Pertanian dan Menteri Dalam Negeri Nomor

630/Kpts/TN.510/10/93 dan Nomor 88 Tahun 1993;

b. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah

Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota, untuk pelaksanaan fungsi otoritas

veteriner telah menjadi kewenangan kabupaten/

kota;

c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas dan untuk

mengakomodir aspirasi daerah berkaitan dengan

terminologi penyebutan Puskeswan menjadi

Puskeswan, dipandang perlu menetapkan

Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang

Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan

Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967

Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor

2824);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang

Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran

Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 2797);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun

2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4437) juncto Undang-Undang Nomor 8

Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang

Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977

tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan

dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran

Negara Tahun 1977 Nomor 20 Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3101);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983

tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner

(Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992

tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Tahun

1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3509);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara

Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4347);

8. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004

tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;

9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi,

dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik

Indonesia, juncto Peraturan Presiden Nomor 62

Tahun 2005;

10. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang

Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian

Negara Republik Indonesia;

11. Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri

Dalam Negeri Nomor 690/Kpts/TN.510/10/93 dan

Nomor 88 Tahun 1993 tentang Pos Kesehatan

Hewan;

12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/

OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Departemen Pertanian, juncto Peraturan Menteri

Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2007;

13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/

OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi

dan Tata Kerja Departemen Pertanian, juncto

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/

OT.140/2/2007;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG

PEDOMAN PELAYANAN PUSAT KESEHATAN

HEWAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disingkat Puskeswan

adalah Pos Kesehatan Hewan yang memberikan pelayanan di bidang

kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan

Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri Nomor

690/Kpts/ TN.510/10/1993 dan Nomor 88 Tahun 1993 Tentang Pos

Kesehatan Hewan.

2. Tenaga Medik Kesehatan Hewan adalah Dokter Hewan yang

bertanggung jwab secara professional dalam pelayanan di bidang

kesehatan hewan di Puskeswan.

3. Medik Reproduksi adalah penerapan medik veteriner dalam

penyelenggaraan kesehatan hewan di bidang reproduksi hewan

dalam rumpun ilmu kedokteran hewan.

4. Tenaga Paramedik Kesehatan Hewan adalah paramedik yang

bertugas membantu pelaksanaan tugas tenaga medik kesehatan

hewan di Puskeswan.

5. Penyakit hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan sehat yang

disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan

metabolisme, trauma, keracunan, infeksi mikroorganisme patogen

seperti virus, bakteri, cendawan, ricketsia, infestasi parasit dan atau

penyebab lainnya.

6. Penyakit hewan menular adalah penyakit yang ditularkan antara

hewan dengan hewan, hewan dengan manusia, hewan dan media

pembawa penyakit hewan lainnya melalui kontak langsung. Media

perantara mekanis seperti air, udara, tanah, pakan, peralatan,

manusia atau media perantara biologis atau vektor.

7. Hewan adalah semua binatang atau satwa yang seluruh atau

sebagian dari siklus hidupnya berada di darat dan/atau di udara, baik

yang dipelihara maupun yang dihabitat alam.

8. Ternak adalah hewan selain satwa liar yang produknya diperuntukan

sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa-jasa dan atau

hasil-hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.

9. Dinas adalah Dinas Peternakan dan/atau Kesehatan Hewan atau

Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan/atau kesehatan

hewan.

Pasal 2

(1) Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi gubernur dan

bupati/walikota dalam melakukan pembinaan Puskeswan.

(2) Tujuan ditetapkannya Pedoman ini untuk:

a. meningkatkan status kesehatan hewan nasional;

b. memberikan jaminan keamanan manusia, hewan dan lingkungan

dari ancaman penyakit hewan, menghindari kemungkinan

terjadinya risiko yang dapat mengganggu kesehatan (safety) baik

pada hewan ternak maupun hewan non pangan

c. membangun jejaring kerja antara pusat dan daerah, serta antar

daerah dalam berkoordinasi meningkatkan ketanggapan

responsiveness terhadap ancaman penyakit hewan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 3

(1) Puskeswan merupakan unit kerja yang berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

(2) Puskeswan dipimpin oleh seorang kepala yang mempunyai latar

belakang pendidikan dan berijazah dokter hewan.

(3) Kepala Puskeswan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat

dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota berdasarkan usulan Kepala

Dinas Kabupaten/Kota.

(4) Kepala Puskeswan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Bupati/Walikota melalui Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

Pasal 4

(1) Puskeswan mempunyai tugas:

a. melakukan kegiatan pelayanan kesehatan hewan di wilayah

kerjanya;

b. melakukan konsultasi veteriner dan penyuluhan di bidang

kesehatan hewan; dan

c. memberikan surat keterangan dokter hewan.

(2) Surat keterangan dokter hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c berlaku untuk keperluan pembinaan dan pengawasan

kesehatan hewan di wilayah kerjanya.

Pasal 5

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,

Puskeswan menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan penyehatan hewan;

b. pemberian pelayanan kesehatan masyarakat veteriner;

c. pelaksanaan epidemiologik;

d. pelaksanaan informasi veteriner dan kesiagaan darurat wabah;

dan

e. pemberian pelayanan jasa veteriner.

(2) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) Puskeswan melakukan kegiatan seperti tercantum pada lampiran I

sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III

ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSKESWAN

Pasal 6

(1) Puskeswan terdiri atas:

a. Unsur Tata Usaha;

b. Unsur Pelaksana yang mebidangi;

1). Pelayanan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner

dan reproduksi; dan

2). Epidemiologi dan informasi veteriner

c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan organisasi Puskeswan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

seperti tercantum pada lampiran II sebagai bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 7

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Puskeswan menerapkan

prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam memberikan

pelayanan kesehatan hewan di wilayah kerjanya.

(2) Penanggung jawab yang mebidangi Tata Usaha mempunyai tugas

melakukan urusan ketata usahaan yang meliputi perencanaan

keuangan, kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan serta

administrasi pelaporan.

(3) Penanggung jawab yang membidangi Kesehatan Hewan, Kesehatan

Masyrakat Veteriner dan Reproduksi mempunyai tugas melakukan

urusan meliputi pembinaan, pengembangan dan peningkatan mutu

pelayanan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan

reproduksi serta pembuatan rekam medik dan pelaporan kasus

penyakit hewan.

(4) Penanggung jawab yang membidangi epidemiologi dan informasi

veteriner mempunyai tugas melakukan urusan meliputi surveilans dan

pemetaan penyakit hewan, pengumpulan dan analisa data yang

meliputi kejadian penyakit, kasus kematian, jumlah korban, wilayah

yang tertular, pengambilan spesimen dalam rangka peneguhan

diagnosa penyakit hewan menular (PHM), pengamatan dan

pemeriksaan penyakit hewan menular (PHM) secara klinik,

epidemiologik dan laboratorik serta melaporkan kejadian wabah

penyakit hewan.

(5) Kelompok jabatan Fungsional terdiri dari jabatan fungsional Medik

Veteriner, Paramedik Veteriner dan jabatan fungsional lain sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

(6) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan

sesuai jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan

perundang-undangan.

(7) Masing-masing kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh

seorang Tenaga Fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala

Puskeswan.

(8) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

ditentukan berdasarkan pada kebutuhan dan beban kerja.

BAB IV

PEMBENTUKAN PUSKESWAN DAN KRITERIA PENETAPAN LOKASI

Pasal 8

(1) Puskeswan dibentuk dengan mempertimbangkan wilayah padat

penduduk dengan budaya memelihara hewan yang tinggi, wilayah

padat ternak paling kurang 2000 satuan ternak/satuan hewan

dan/atau wilayah usaha perdagangan hewan dan produk hewan.

(2) Puskeswan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai

wilayah kerjs 1 (satu0 sampai 3 (tiga) kecamatan atau sesuai dengan

jangkauan sefektivitas dan tingkat efisiensi.

Pasal 9

Wilayah kerja Puskeswan ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan

memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 10

(1) Penetapan lokasi Puskeswan dilakukan oleh Bupati/Walikota dengan

memperhatikan akses terhadap jalan raya, fasilitas listrik, fasilitas air

bersih dan luas tanah paling kurang 250 m2 untuk yang berlokasi di

kota atau 500 m2 untuk yang berlokasi di kabupaten.

(2) Tanah untuk Puskeswan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

mempunyai status yang jelas dan bersertifikat sesuai dengan

peraturan perundang-undangan di bidang agraria.

BAB V

SUMBERDAYA MANUSIA DAN SARANA PUSKESWAN

Pasal 11

Sumberdaya manusia yang bertugas di Puskeswan paling kurang terdiri

atas :

a. 1 (satu) orang dokter hewan;

b. 2 (dua) orang paramedik veteriner;

c. 4 (empat) orang teknis Puskeswan yang terdiri dari asisten teknis

reproduksi, petugas pemeriksa kebuntingan, inseminator dan

vaksinator;

d. 1 (satu) orang administrasi.

Pasal 12

(1) Petugas Puskeswan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11

berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan non PNS.

(2) Dalam hal Puskeswan kekurangan petugas yang berstatus PNS di

suatu kabupaten/kota maka petugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 11 dapat diisi oleh non PNS sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

(3) Penempatan dan pengisian petugas Puskeswan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) dilakukan oleh Bupati/Walikota.

Pasal 13

Setiap Puskeswan dilengkapi dengan sarana dan peralatan yang

diperlukan sesuai dengan persyaratan minimal sarana dan peralatan

Puskeswan seperti tercantum dalam lampian III sebagai bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VI

KEGIATAN PELAYANAN PUSKESWAN

Pasal 14

(1) Kegiatan pelayanan Puskeswan dapat dilakukan baik di dalam

maupun di luar Puskeswan.

(2) Kegiatan pelayanan Puskeswan yang dilakukan di luar Puskeswan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh petugas

Puskeswan dengan mengunjungi tempat/lokasi yang memerlukan

pelayanan kesehatan hewan.

(3) Selain jenis pelayanan melalui kunjungan sebagaimaa dimaksud

pada ayat (2) dapat pula dilaksanakan melalui pelayanan keliling di

wilayah kerjanya.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PELAPORAN

Pasal 15

Pembinaan terhadap Puskeswan dilakukan oleh :

a. Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuknya dalam hal bimbingan

teknis pelayanan Puskeswan di wilayah kabupaten/kota terhadap

kegiatan pelayanan Puskeswan yang meliputi pengamatan, penyidikan

dan pemetaan penyakit hewan, penerapan dan pengawasan terhadap

norma dan atau standar teknis pelayanan kesehatan hewan,

pengendalian wabah dan penyakit hewan menular, supervisi,

monitoring evaluasi dan pelatihan teknis, manajerial petugas

Puskeswan berdasarkan tanggung jawab dan kewenangannya, serta

Pedoman yang ditetapkan oleh Menteri;

b. Gubernur atau Pejabat yang ditunjuknya dalam hal pembinaan teknis

terhadap kegiatan pelayanan Puskeswan di wilayah provinsi yang

meliputi pengamatan, penyidikan dan pemetaan penyakit hewan,

penerapan dan pengawasan terhadap norma dan atau standar teknis

pelayanan kesehatan hewan pada Puskeswan, pengendalian wabah

dan penyakit hewan menularberdasarkan tanggung jawab dan

kewenangannya serta pedoman yang ditetapkan oleh Menteri;

c. Menteri dalam hal penetapan pedoman, norma, standar kriteria dan

prosedur pelayanan kesehatan hewan pada Puskeswan serta tindakan

pengendalian wabah atau kejadian penyakit hewan menular di wilayah

kabupaten/kota secara terkoordinasi berdasarkan tanggung jawab dan

kewenangannya serta peraturan perundangan.

Pasal 16

(1) Petugas Puskeswan wajib membuat dan menyampaikan laporan

secara berkala setiap 14 (empat belas) hari kerja kepada Kepala

Puskeswan, yang meliputi:

a. laporan hasil kegiatan dan kemajuan Puskeswan; dan

b. laporan perkembangan penyakit hewan di wilayah kerjanya.

(2) Kepala Puskeswan berdasarkan laporan yang disampaikan oleh

petugas Puskeswan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam

waktu paling lambat pada tanggal 10 bulan berjalan menyampaikan

laporan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

(3) Kepala Dinas Kabupaten/Kota berdasarkan laporan Kepala

Puskeswan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya

menyusun rekapitulasi laporan Kepala Puskeswan di wilayahnya

untuk disampaikan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada

Bupati/Walikota, dengan tembusan disampaikan kepada Kepala

Dinas Provinsi dan Direktur Jenderal Peternakan.

(4) Kepala Dinas Provinsi berdasarkan laporan Kepala Dinas

Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selanjutnya

menyusun rekapitulasi laporan kepala Dinas Kabupaten/Kota di

wilayahnya untuk disampaikansecara berkala 1 setiap (satu) tahun

sekali kepada Gubernur, dengan tembusan disampaikan kepada

Direktur Jenderal Peternakan.

Pasal 17

(1) Dalam hal terjadi wabah atau penyakit hewan menular di wilayah

kerjanya petugas Puskeswan wajib menyampaikan laporan paling

kurang dalam waktu 1×24 jam kepada Kepala Puskeswan.

(2) Kepala Puskeswan berdasarkan laporan kejadian wabah atau

penyakit hewan menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

selanjutnya dalam waktu 1×24 jam segera menyampaikan laporan

kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota dengan tembusan

disampaikan kepada Kepala Dinas Provinsi dan Direktur Jenderal

Peternakan.

(3) Kepala Dinas Kabupaten /Kota berdasarkan laporan kejadian wabah

atau penyakit hewan menular dari Kepala Puskeswan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) segera dalam waktu 1×24 jam

menyampaikan laporan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan

disampaikan kepada Kepala Dinas Provinsi dan Direktur Jenderal

Peternakan, untuk dilakukan tindakan pengendalian secara

terkoordinasi.

BAB VIII

PEMBIAYAAN DAN JASA PELAYANAN

Pasal 18

Pembiayaan dalam penyelenggaraan Puskeswan menjadi beban

Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai tanggung jawab dan kewenangannya.

Pasal 19

(1) Pemberian pelayanan yang dilakukan dalam rangka

penyelenggaraan Puskeswan dapat dikenakan biaya yang besarnya

dan tata caranya diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan

daerah kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.

(2) Pelayanan Puskeswan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan

program pengendalian wabah dan atau kejadian penyakit hewan

menular di wilayah kerjanya tidak dikenakan biaya.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

(1) Pos kesehatan Hewan yang telah ada sebelum Peraturan ini

ditetapkan harus dibaca Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan).

(2) Pedoman ini tidak mengurangi ketentuan dalam keputusan Bersama

Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri Nomor

690/Kpts/TN.510/10/93 dan Nomor 88 Tahun 1993 tentang Pos

Kesehatan Hewan.

Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 20 september 2007

MENTERI PERTANIAN,

ttd.

ANTON APRIYANTONO

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;

2. Menteri Dalam Negeri;

3. Menteri Kesehatan;

4. Menteri Keuangan;

5. Gubernur provinsi seluruh Indonesia

6. Bupati/walikota seluruh Indonesia;

7. Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan/atau kesehatan

hewan provinsi seluruh Indonesia;

8. Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan/atau kesehatan

hewan kabupaten/kota seluruh Indonesia.

269

LAMPIRAN I : PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR : 64/Permentan/OT.140/9/2007

TANGGAL : 20 September 2007

KEGIATAN PUSAT KESEHATAN HEWAN

Dalam melakukan tugas dan fungsinya Puskeswan mempunyai kegiatan

sebagai berikut :

A. Pelaksanaan penyehatan hewan, sebagai upaya medik yang

kegiatannya meliputi :

1. Promotif, upaya meningkatkan kesehatan hewan dari kondisi yang

sudah ada, yaitu :

a) pemberian suplemen, vitamin dan bahan aditif lainnya yang

aman dan menyehatkan;

b) pemberian gizi seimbang untuk peningkatan produksi dan

produktifitas hewan.

2. Preventif, upaya mencegah agar hewan tidak sakit, yaitu:

a) melakukan vaksinasi dan tindakan lain yang diperlukan dalam

rangka pencegahan penyakit hewan menular;

b) melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka

pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan

menular;

c) melakukan isolasi dan observasi hewan untuk membatasi

penyebaran penyakit;

d) pengawasan lalu lintas hewan dan produk hewan di wilayah

kerjanya.

3. Kuratif, upaya melakukan penyembuhan terhadap penyakit baik

secara medikamentosa/menggunakan obat-obatan maupun secara

tindakan medik bedah dan tindakan lainnya, yaitu:

a) melakukan pemeriksaan dan penegakan diagnosa;

b) melakukan tindakan memastikan diagnosa dengan

pemeriksaan laboratorium setempat ataupun rujukan;

c) melakukan pengobatan terhadap hewan sakit;

d) melakukan tindakan bedah hewan dalam rangka penyembuhan

penyakit.

4. Rehabilitatif, upaya pemulihan kesehatan pasca sakit, yaitu:

a) melakukan istirahat kandang, rawat inap, berobat jalan dan

kunjungan pasien;

b) melakukan pemberian alat-alat Bantu kesembuhan seperti

pembalutan, fiksasi dan lain sebagainya.

5. Pelayanan medik reproduksi yaitu:

a) melakukan diagnosa kebuntingan;

b) menolong kelahiran;

c) melaksanakan inseminasi buatan;

d) melakukan diagnosa dan pengobatan kemajiran;

e) melakukan diagnosa dan pengobatan ganguan reproduksi;

f) melakukan tindakan alih janin (embrio transfer)

B. Pemberian pelayanan kesehatan masyarakat veteriner yang

kegiatannya meliputi :

1. Melakukan penanganan hiegene dan sanitasi bahan pangan asal

hewan (daging, telur, susu) agar tidak mengandung residu bahan

kimia maupun cemaran mikroba yang membahayakan serta

beresiko terhadap kesehatan manusia, hewan, masyarakat, dan

lingkungan;

2. Membantu pelaksanaan analisa resiko dan pengujian mutu disertai

surat keterangan kesehatan produk hewan dalam rangka

penjaminan keamanan bahan pangan asal hewan;

3. Pengambilan specimen produk hewan untuk pengujian lebih lanjut;

4. Melakukan pembinaan penyediaan produk hewan yang aman,

sehat, utuh dan halal (ASUH).

C. Pelaksanaan epidemiologik yang kegiatannya meliputi:

1. Melakukan surveilans dan pemetaan penyakit hewan di wilayah

kerjanya;

2. Pengumpulan dan analisa data yang secara terus menerus

diperbaharui meliputi kejadian penyakit, kasus kematian, jumlah

korban, wilayah yang tertular, dan lain-lain yang sangat berguna

untuk menetapkan langkah-langkah penanganan selanjutnya;

3. Melakukan pengambilan spesimen yang diperlukan dalam rangka

peneguhan diagnosa PHM untuk dilakukan pemeriksaan di

laboratorium rujukan atau laboratorium lain yang ditunjuk

pemerintah;

4. Melakukan pengamatan dan pemeriksaan terhadap penyakit

hewan menular (PHM) secara klinik, epidemiologik dan laboratorik

di wilayah kerjanya;

5. Melaporkan wabah penyakit hewan di wilayah kerjanya ke Dinas

Kabupaten/Kota sesuai prosedur dan format pelaporan yang telah

ditetapkan.

D. Pelaksanaan Informasi Veteriner dan kesiagaan darurat wabah yang

kegiatannya meliputi:

1. Melakukan pengolahan data terpadu untuk kepentingan analisa

dan pelaporan situasi kesehatan hewan di wilayah kerjanya;

2. Melakukan langkah kesiagaan darurat wabah untuk melindungi

kepentingan masyarakat umum;

3. Mendukung perdagangan hewan dan produk hewan;

4. Memenuhi kewajiban pelaporan penyakit hewan secara berjenjang.

E. Pemberian jasa veteriner Dokter Hewan, yang kegiatannya meliputi:

1. Melaksanakan tugas pelayanan kesehatan hewan dan pelayanan

kesehatan masyarakat veteriner;

2. Memberikan konsultasi veteriner dan penyuluhan di bidang

kesehatan hewan;

3. Menerbitkan surat keterangan Dokter Hewan (veterinary certificate)

dalam rangka status kesehatan hewan dan keamanan pakan,

produk hewan dan bahan pangan asal hewan;

4. Memeriksa dokumen terhadap hewan/ternak, produk hewan yang

masuk kewilayah kerjanya.

MENTERI PERTANIAN,

ttd.

ANTON APRIYANTONO.

LAMPIRAN II: PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR : 64/Permentan/OT.140/9/2007

TANGGAL : 20 September 2007

ORGANISASI PUSAT KESEHATAN HEWAN

KEPALA PUSKESWAN

TATA USAHA

MENTERI PERTANIAN

ttd.

ANTON APRIYANTONO

URUSAN PIDEMIOLOGI

DAN INFORMASI KESWAN

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

URUSAN PELAYANAN

KESWAN, KESMAVET DAN

REPRODUKSI

LAMPIRAN III: PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR : 64/Permentan/OT.140/9/2007

TANGGAL : 20 September 2007

PERSYARATAN MINIMAL SARANA DAN PERALATAN PUSKESWAN

A. Sarana Puskeswan

1. Bangunan/Sarana Fisik

Bangunan Puskeswan minimal 100 m2 yang mencakup:

a). ruang registrasi dan ruang tunggu;

b). ruang administrasi;

c). ruang pemeriksaan/tindakan medik;

d). ruang laboratorium;

e). ruang kepala Puskeswan;

f). ruang pertemuan dan staf;

g). gudang bahan dan peralatan;

h). kamar mandi/WC;

i). tempat tinggal dokter terdiri atas:

1) kamar tidur 2 buah;

2) ruang tamu/makan/keluarga;

3) dapur;

4) kamar mandi/WC.

2. Sarana Penunjang berupa:

a). kandang isolasi/observasi;

b). kandang jepit;

c). Tempat dipping;

d). Tandu;

e). Peralatan restrain untuk mengendalikan hewan;

f). Kandang portable (kandang bergerak).

3. Peralatan/Kelengkapan Kantor Puskeswan

a). Meja dan kursi;

b). Meja dan Kursi Tamu;

c). Filing Cabinet;

d). Rak Buku;

e). Komputer dan Printer;

f). Kamera;

g). Papan Tulis;

h). Kursi Lipat;

i). Lemari kca untuk obat dan peralatan.

4. Sarana Transportasi dan Komunikasi

a). Puskeswan memiliki sarana transportasi satu unit kendaraan

roda empat untuk Puskeswan keliling;

b). Puskeswan memiliki sekurang-kurangnya dua unit kendaraan

roda 2 standard untuk pelayanan lapangan;

c). Puskeswan memiliki sekurang-kurangnya satu unit telepon

seluler/telephon.

d). Puskeswan memiliki sekurang-kurangnya satu unit GSP

(Geographic Position System).

5. Obat-obatan dan vaksin yang harus disediakan oleh Puskeswan

adalah antibiotika, antipiretika, analgetika, adrenalin, antihistamin,

atropine sulfat, corticosteroid, sedative, anastetikum, antidota dan

antitoksin, cairan infuse untuk alkalosis dan asidosis, alcohol,

antiseptic, vaksin, hormone (untuk keperluan pelaksanaan

inseminasi buatan), pestisida, insetisida, vitamin dan mineral yang

disesuaikan dengan jenis-jenis pelayanan dan situasi penyakit

yang ada di wilayah Puskeswan yang bersangkutan.

B. Pakaian Kerja terdiri dari :

1. Pakaian Lapangan (wearpack);

2. Jas Laboratorium;

3. Kelengkapan perlindungan diri (Personal Protection Equipment);

4. Sepatu Boot Panjang;

5. Topi;

6. Jas hujan;

7. Masker;

8. Sarung tangan;

9. Handuk kecil.

C. Peralatan medis veteriner.

1. Peralatan klinik/diagnostic

a) Stetoscop;

b) Thermometer;

c) Percusi hammer;

d) Infusion set dan tiang infuse;

e) Trocar 12,7 cm;

f) Zonde;

g) Automatic syringe 1 ml, 5 ml beserta jarum suntiknya;

h) Disposible Syringe berbagai ukuran dengan jarum disposable;

i) Tuberculine injection set;

j) Refrigerator AC/DC;

k) Catheter ukuran 26;

l) Drenching gun.

2. Peralatan Bedah (Surgical Equipment Set)

a) Pinset;

b) Tissue Forceps (bergigi 14,5 cm);

c) Dressing Forceps model bayonet 14 cm;

d) Scalpel

1) Scallpel/mata pisau steril;

2) Tangkai pendek 12 – 14 cm;

3) Tangkai panjang 14 – 17,5 cm).

e) Dressing scissors (gunting biasa)

1) Operating scissors;

2) Gunting lurus ujung lekuk 16 cm;

3) Gunting lurus tajam 20 cm;

4) Gunting lurus tumpul tajam 13-15 cm;

5) Gunting bengkok tumpul 13-18 cm;

6) Gunting bengkok tumpul tajam 12,5-16,5 cm;

7) Gunting sudut tumpul 15-17,5 cm.

f) Paragon knife handle (pisau steril dengan gagang berukuran

panjang 20-24 cm dan 9-12 cm);

g) Arteri klem :

1) Arteri Forceps panjang 13-24 cm;

2) Dressing Forceps panjang 13 cm.

h) Cut gut 0,50-0,59 mm;

i) Needle Suture untuk otot (bulat) ukuran No. 1-8;

j) Needle Suture untuk kulit (segitiga) ukuran 1-8;

k) Pinset;

l) Tissue Forceps (bergigi 14,5 cm);

m) Dressing Forceps model bayonet 14 cm;

n) Tissue Forceps 14,5 cm;

o) Splinter Forceps 13 cm;

p) Long disecting Forceps 30 cm;

q) Dressing Forceps;

r) Glove (sarung tangan);

s) Bone Cutting (gunting tulang);

t) Needle holder ukuran 14-20 cm;

u) Mata pisau (detacable blade).

D. Bahan

1. Kapas;

2. Kasa;

3. Alkohol;

4. Glyserin buffer;

5. Formalin;

6. Rivanol;

7. Perhidrol (H2O2);

8. Aquadest;

9. PK (Permanganat kalicus);

10. Plester;

11. Perban;

12. Lodium.

E. Peralatan dan Bahan Laboratorium

1. Mikroskop binokuler;

2. Mikrotiter, peralatan pemeriksaan serologis titer ND;

3. Paratus 20 ml;

4. Nier becker;

5. Tabung reaksi minimal 20 buah (volume 10 ml, 15 ml dan 20 ml);

6. Rak Tabung reaksi;

7. Rapid Test Kit antara lain: Al, Rabies, Brucellosis (RBT);

8. Meja laboratorium;

9. Botol specimen;

10. Cawan Petri;

11. Gelas objek;

12. Pipet;

13. Centrifuge;

14. Tabung centrifuge;

15. Microhaematocrite;

16. Pinset;

17. Tissue forceps (bergigi 14,5 cm);

18. Dressing forceps model bayonet 14 cm;

19. Botol spesimen:

a). Botol kaca untuk bakteri volume 50 cc:

b). Botol kaca untuk viral volume 50 cc;

c). Botol plastik untuk parasiter volume 100 cc;

d). Botol plastik untuk patologi volume 100cc;

e). Botol plastik untuk faeces volume 50 cc;

f). Tabung kaca untuk serum volume 10 cc;

g). Venoject tube 10 cc;

h). Venoject needle 21G x 11/5;

i). Venoject holder.

F. Bahan-bahan Laboratorium

1. Bahan Patologi:

a). Alkohol 70%

b). Formalin 10%

2. Bahan Bakteriologi:

Pewarnaan Gram;

3. Bahan Virologi:

Bahan HA dan HI

4. Bahan Parasitologi:

a). KOH

b). Na citrat

c). Pewarnaan Giemsa

d). Heparin

e). EDTA

5. Bahan Serologi

Bahan Rose Bengal Test

G. Peralatan Pengumpul Spesimen

1. Botol kaca

a). Botol Kaca untuk bakteri volume 50 cc

b). Botol kaca untuk viral volume 50 cc

2. Botol Plastik

a). Botol plastik untuk parasiter volume 100 cc

b). Botol plastik untuk patologi volume 100 cc

c). Botol plastik untuk faeces volume 50 cc

3. Tabung kaca untuk serum volume 10 cc

4. Cotton Swab

5. Vacutainer plain

a). Venoject tube 10 cc

b). Venoject needle 21 G x 11/5

c). Venoject holder

6. Disposible syringe 5 ml dan 10 ml

7. Tas untuk peralatan

8. Thermos es besar dan ice case.

H. Peralatan Reproduksi dan Kebidanan (Obstetric Equipment Set)

1. Forceps for caesarian section + serrated rubber jaws

2. Finger knife ukuran 15,5 cm, 4 1/5

3. Obstetric hooks-key schooter 21 cm, 8,25 cm

4. Eye hooks ukuran 6,5-8 cm

5. Double obstetric hooks 14 cm

6. Wire saws in coil of 13 yards in plastic box

278

7. Handle for embryotomi wire saw with butterfly screw

8. Obstetric chain handle ukuran 80 cm, 3,5”

9. Obstetric chain handle ukuran 190 cm, 75”

10. Rope carries

a). Light pattern

b). Strong pattern

11. Insemination gun

12. Kontainer semen beku (frozen semen container)

13. Straw

14. Tas Peralatan Operasional Inseminator

15. Vagina speculum

I. Peralatan Produksi

1. Bordozzo tang

a) Kecil

b) Besar

2. Alat potong kuku

a) Hoof knife – right hand

b) Hoof knife – left hand

c) Hoof and claw cutting plier

J. Peralatan Khusus Peternakan

1. Ear marking plier

2. Tatooning forceps

3. Castraction knife

4. Debeaker

5. Shear master

6. Timbangan ternak (weighing scale)

7. Alat pemotong tanduk

a) Elastrator

b) Rubber rings

MENTERI PERTANIAN

ttd.

ANTON APRIYANTONO

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Februari 26, 2013 in Uncategorized

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: