RSS

REGULASI

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 14 TAHUN 2011

TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN RABIES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PADANG PANJANG,

Menimbang : a. bahwa Rabies merupakan penyakit yang sangat berbahaya dan dapat menular kepada manusia melalui gigitan hewan yang terserang virus Rabies, baik itu hewan liar maupun hewan yang dipelihara masyarakat, maka melindungi masyarakat dari resiko terjangkitnya penyakit rabies di Kota Padang Panjang, perlu mengatur pemeliharaan dan pengawasan lalu lintas hewan penular Rabies serta pencegahan dan penanggulangan Rabies;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk
Peraturan Daerah tentang Pecegahan dan
Penanggulangan Rabies.
231
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 962);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang
Wabah Penyakit Menular ((Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang
Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
232
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977
tentang Penolakan, Pencegahan,
Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit
Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3101 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983
tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3253 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);
10.
11.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737);
Keputusan Bersama Menteri Kesehatan,
Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri
Nomor 279A/Menkes/SK/VIII/1978, Nomor
522/Kpts/Um/8/1978 dan Nomor 143 Tahun
1978 tentang Peningkatan Pemberantasan dan Penanggulangan Rabies;
Keputusan Menteri Pertanian Nomor :
487/Kpts/Um/6/1981 tentang Pencegahan,
Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit
Hewan Menular;
Keputusan Menteri Pertanian Nomor
363/Kpts/Um/5/1982 tentang Pedoman Khusus
Pencegahan dan Pemberantasan Rabies;
Keputusan Menteri Pertanian Nomor :
989/Kpts/TN.530/12/1984 tentang Syarat-Syarat
dan Tata Cara Penunjukan Laboratorium
Pemeriksaan Spesimen dan Diagnosa Rabies;
Keputusan Menteri Pertanian Nomor :
1096/Kpts/TN.120/10/1999 tentang Pemasukan
Anjing, Kucing, Kera dan Hewan Sebangsanya
ke Wilayah/Daerah Bebas Rabies di Indonesia;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53
Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah;
Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor
12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan
yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota
Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota
Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 12 Seri
E.3);
Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor
15 Tahun 2010 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang
(Lembaran Daerah Kota Padang Panjang
Tahun 2010 Nomor 15 Seri D.2).
234
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG
dan
WALIKOTA PADANG PANJANG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN
DAN PENANGGULANGAN RABIES.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan
DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem
dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat
Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah
Kota Padang Panjang.
4. Walikota adalah Walikota Padang Panjang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Padang Panjang.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah perangkat daerah yang
bertanggungjawab dan berwenang dalam
235
melaksanakan pencegahan dan penanggulangan
rabies.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di
bidang Pencegahan dan Penanggulangan Rabies
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal
yang merupakan kesatuan baik yang melakukan
usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang
meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,
perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN)
atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan
nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi,
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan,
yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik,
atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan
lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan
bentuk usaha tetap.
9. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kota
Padang Panjang.
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan
Hewan yang selanjutnya disingkat dengan UPTD
Pusat Kesehatan Hewan adalah Unit Pelaksana
Teknis Dinas Pusat Kesehatan Hewan Kota Padang
Panjang.
11. Kepala Dinas Pertanian adalah Kepala Dinas
Pertanian Kota Padang Panjang.
12. Petugas adalah orang yang ditunjuk oleh Kepala
Dinas Pertanian untuk melakukan kegiatan vaksinasi
Rabies dan/atau eliminasi (pembunuhan hewan
penular Rabies).
13. Pemilik adalah pemilik atau pemelihara hewan
penular Rabies.
14. Rabies adalah penyakit hewan menular yang akut
dari susunan syarat pusat yang dapat menyerang
hewan berdarah panas dan manusia yang
disebabkan oleh virus Rabies.
236
15. Hewan penular Rabies, adalah hewan yang dapat
menularkan virus Rabies antara lain anjing, kucing,
kera dan hewan sebangsanya.
16. Vaksinasi adalah usaha menimbulkan kekebalan
terhadap serangan Rabies.
17. Alat perlengkapan pengamanan adalah rantai,
berangus dan tali yang dipakaikan / dipasang pada
hewan
18. Observasi adalah kegiatan pengamatan yang
dilakukan terhadap hewan tersangka Rabies dengan
cara mengurung hewan tersebut di kandang
observasi.
19. Pemasukan/pengeluaran hewan penular Rabies
adalah kegiatan memasukkan/ mengeluarkan hewan
penular Rabies ke dan dari Daerah.
20. Laboratorium berwenang adalah laboratorium
Kesehatan Hewan Type B Propinsi Sumatera Barat
dan Balai Penyidikan Penyakit Hewan Wilayah II
Bukittinggi.
BAB II
MAKSUD, TUJUAN, SASARAN
DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2
Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah
melindungi masyarakat dari resiko terjangkitnya penyakit
rabies di Daerah.
Pasal 3
Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk
mendukung penegakan hukum yang optimal terhadap
ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berhubungan dengan pencegahan dan penanggulangan
rabies di Daerah sebagai Kota Serambi Mekah.
237
Pasal 4
Sasaran yang hendak dicapai dari Peraturan Daerah ini
adalah terwujudnya iklim dan kondisi daerah yang
kondusif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
sehingga terciptanya kepemerintahan yang baik (Good
Governance).
Pasal 5
Ruang lingkup pencegahan dan penanggulangan rabies
dalam Peraturan Daerah ini adalah tata cara :
1. pemeliharaan hewan penular Rabies di Daerah;
2. penertiban dan pemusnahan Hewan penular Rabies;
3. vaksinasi hewan Penular Rabies;
4. masuk dan keluarnya hewan penular Rabies ke dan
dari Daerah;
5. pengalihan kepemilikan hewan penular Rabies; dan
6. pengobatan penderita gigitan hewan penular Rabies
di Daerah.
BAB III
PEMELIHARAAN HEWAN PENULAR RABIES
Pasal 6
Setiap orang pribadi atau Badan dapat memiliki atau
memelihara hewan penular Rabies.
Pasal 7
(1) Setiap orang pribadi atau Badan yang memiliki atau
memelihara Hewan penular Rabies wajib melapor
dan mendaftarkan hewannya ke Dinas Pertanian.
238
(2) Hewan yang telah didaftarkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberikan kartu tanda
pendaftaran hewan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pendaftaran dan pemberian kartu tanda pendaftaran
hewan penular Rabies sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Walikota.
Pasal 8
Setiap pemilik atau pemelihara hewan penular Rabies
dilarang :
a. menelantarkan hewan penular Rabies;
b. membiarkan hewan penular Rabies berkeliaran di
luar pekarangan rumah; dan
c. membawa anjing dan/atau hewan penular Rabies
keluar pekarangan tanpa dilengkapi alat
perlengkapan pengamanan.
BAB IV
PENCEGAHAN RABIES
Bagian Kesatu
Penertiban dan Pemusnahan Hewan penular Rabies
Pasal 9
(1) Dinas Pertanian berwenang menangkap dan
mengurung hewan penular Rabies yang berkeliaran
di luar pekarangan pemilik atau pemelihara.
(2) Hewan penular Rabies yang ditangkap
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dikembalikan pada pemiliknya atau pemeliharanya.
239
(3) Hewan penular Rabies sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) yang ditangkap sebagaimana
dimaksud dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)
hari sejak tanggal ditangkap tidak ada yang
mengambilnya, dilakukan pemusnahan atau
dibunuh.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
penangkapan, pengurungan, pengembalian
dan/atau pemusnahan hewan penular Rabies
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan
ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Walikota.
Pasal 10
(1) Hewan penular Rabies yang berkeliaran di luar
pekarangan pemilik atau pemelihara yang tidak
dapat ditangkap, dapat dilakukan upaya
pemusnahan atau dibunuh.
(2) Hewan penular Rabies sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) yang dimusnahkan atau dibunuh tidak
dapat dimintakan tuntutan ganti rugi sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Kedua
Vaksinasi Hewan penular Rabies
Pasal 11
(1) Setiap hewan penular Rabies harus diberikan
vaksinasi rabies 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(2) Vaksinasi rabies sebagaimana yang dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan oleh dokter hewan/petugas
yang ditunjuk dan/atau dokter hewan yang memiliki
izin praktek.
240
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pemberian vaksinasi rabies terhadap hewan penular
Rabies diatur dengan Peraturan Walikota.
Pasal 12
Setiap orang dilarang mempersulit atau menghalangi
petugas dalam melakukan pemeriksaan dan melakukan
vaksinasi hewan penular Rabies.
Bagian Ketiga
Memasukkan dan Membawa Keluar
Hewan penular Rabies
Pasal 13
(1)Setiap orang yang membawa masuk hewan penular
Rabies ke Daerah wajib dilengkapi dengan Surat
Keterangan Kesehatan Hewan dan Surat
Keterangan Vaksinasi Rabies.
(2)Setiap orang yang membawa keluar hewan penular
Rabies dari Daerah wajib dilengkapi dengan Surat
Keterangan Kesehatan Hewan dan Surat
Keterangan Vaksinasi Rabies.
(3)Setiap hewan penular Rabies yang dibawa masuk ke
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain
dilakukan pemeriksaan terhadap Surat Keterangan
Kesehatan Hewan dan Surat Keterangan Vaksinasi
Rabies wajib dilakukan uji petik secara fisik.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara membawa
masuk dan membawa keluar hewan penular Rabies,
diatur dengan Peraturan Walikota.
241
Bagian Keempat
Pengalihan Kepemilikan Hewan penular Rabies
Pasal 14
(1) Setiap orang yang akan mengalihkan kepemilikan
hewan penular Rabies wajib terlebih dahulu
melaksanakan vaksinasi terhadap hewan tersebut.
(2) Vaksinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sebelum
mengalihkan hewan penular Rabies.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengalihan
kepemilikan hewan penular Rabies diatur dengan
Peraturan Walikota.
BAB V
PENANGGULANGAN RABIES
Pasal 15
(1) Setiap pemilik atau pemelihara hewan penular
Rabies wajib melaporkan apabila terjadi kasus
gigitan terhadap manusia dalam jangka waktu paling
lama 24 (dua puluh empat) jam sejak terjadinya
kasus gigitan.
(2) Setiap orang yang digigit oleh hewan penular Rabies
dapat melapor kepada Dinas Pertanian dan instansi
terkait dalam jangka waktu paling lama 24 (dua
puluh) jam sejak terjadi gigitan.
242
Pasal 16
(1) Hewan penular Rabies yang telah menggigit
manusia wajib diobservasi atau diserahkan ke Dinas
Pertanian oleh pemilik atau pemeliharanya.
(2) Masa observasi hewan penular Rabies
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam
jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari
sejak tanggal diserahkannya hewan tersebut ke
UPTD Pusat Kesehatan Hewan.
Pasal 17
(1) Hewan penular Rabies selama masa observasi
ternyata tidak menunjukan gejala rabies dapat
dikembalikan kepada pemilik atau pemelihara
setelah dilakukan vaksinasi rabies.
(2) Apabila berdasarkan hasil obesevasi hewan penular
Rabies menunjukan gejala terserang rabies, harus
dilakukan pemeriksaan laboratorik.
(3) Hewan penular Rabies yang harus mendapat
pemeriksaan lebih lanjut, diwajibkan kepada pemilik
atau pemeliharanya untuk membayar biaya yang
ditimbulkan sebagai akibat dilakukan pemeriksaan
dimaksud.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pengembalian, pemeriksaan dan pemusnahan
hewan penular Rabies yang telah diobservasi diatur
dengan Peraturan Walikota.
243
BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 18
(1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan,
pengawasan, penertiban dan pengendalian
terhadap pelaksanaan penanggulangan Rabies.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Dinas Pertanian bekerja sama
dengan instansi terkait.
Pasal 19
(1) Dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan,
penertiban dan pengendalian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 dibentuk Tim yang
ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas antara lain :
a. menyusun program pencegahan, pemberantasan
dan pengendalian Rabies;
b. melaksanakan pentertiban lalu lintas hewan
penular Rabies; dan
c. menyusun dan melaksanakan program eliminasi
hewan penular Rabies.
244
BAB VII
SANKSI ADMINISTRASI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 20
(1) Setiap orang yang melanggar Peraturan Daerah ini
dapat dikenakan sanksi administrasi.
(2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat berupa pengenaan denda administratif.
Bagian Kedua
Denda Administratif
Pasal 21
(1) Pelanggaran ketentuan mengenai :
a. setiap orang pribadi atau Badan yang memiliki
atau memelihara hewan penular Rabies wajib
melapor dan mendaftarkan hewannya ke Dinas
Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (1);
b. hewan penular Rabies yang harus mendapat
pemeriksaan lebih lanjut, diwajibkan kepada
pemilik atau pemeliharanya untuk membayar
biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dilakukan
pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 ayat (3);
dikenakan denda administratif paling banyak Rp.
1.000.000,- (satu juta rupiah).
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pengenaan
denda administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
245
BAB VIII
PENYIDIKAN
Pasal 22
(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan
Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai
penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana
di bidang pencegahan dan penanggulangan Rabies.
(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah :
a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti
keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak
pidana dibidang pencegahan dan
penanggulangan Rabies;
b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan
mengenai orang pribadi atau badan tentang
kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan
dengan tindak pidana dibidang pencegahan dan
penanggulangan Rabies;
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang
pribadi atau badan sehubungan dengan tidak
pidana di bidang pencegahan dan
penanggulangan Rabies;
d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan
dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tidak
pidana dibidang pencegahan dan
penanggulangan Rabies;
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan
bahan bukti pembukuan, pencacatan dan
dokumen-dokumen lain serta melakukan
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di
bidang pencegahan dan penanggulangan Rabies;
g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang
meninggalkan ruangan ruangan atau tempat pada
246
saat pemeriksaan sedang berlangsung dan
memeriksa identitas orang dan atau dokumen
yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf
e;
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan
tindak pidana pencegahan dan penanggulangan
Rabies;
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya
dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j. menghentikan penyidikan; dan
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk
kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang
hewan penular Rabies menurut hukum yang dapat
dipertanggung jawabkan.
(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memberitahukan dimulainya penyidikan dan
menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut
Umum melalui koordinasi dengan kepolisian.
BAB IX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 23
(1) Pelanggaran ketentuan mengenai :
a. setiap pemilik atau pemelihara hewan penular
Rabies dilarang menelantarkan hewan Penular
Rabies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
huruf a;
b. setiap pemilik atau pemelihara hewan Penular
Rabies dilarang membiarkan hewan penular
Rabies berkeliaran di luar pekarangan rumah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b;
c. setiap pemilik atau pemelihara hewan penular
Rabies dilarang membawa hewan penular Rabies
keluar pekarangan tanpa dilengkapi alat
247
perlengkapan pengamanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 huruf c;
d. setiap orang dilarang mempersulit atau
menghalangi petugas dalam melakukan
pemeriksaan dan melakukan vaksinasi hewan
penular Rabies sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12;
e. setiap orang yang membawa masuk hewan
penular Rabies ke Daerah wajib dilengkapi
dengan Surat Keterangan Kesehatan Hewan dan
Surat Keterangan Vaksinasi Rabies sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1);
f. setiap orang yang membawa keluar hewan
penular Rabies dari Daerah wajib dilengkapi
dengan Surat Keterangan Kesehatan Hewan dan
Surat Keterangan Vaksinasi Rabies sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2);
g. setiap orang dilarang mengalihkan kepemilikan
hewan penular Rabies sebelum melaksanakan
vaksinasi terhadap hewan tersebut sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3);
h. setiap orang yang akan mengalihkan kepemilikan
hewan penular Rabies wajib terlebih dahulu
melaksanakan vaksinasi terhadap hewan tersebut
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1);
i. hewan penular Rabies yang telah menggigit
manusia wajib diobservasi atau diserahkan ke
Dinas Pertanian oleh pemilik atau pemeliharanya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1);
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3
(tiga) bulan atau denda paling banyak
Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah pelanggaran.
248
BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 24
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, hewan
penular Rabies yang sudah dilakukan vaksinasi rabies,
akan dilakukan vaksinasi berikutnya setelah 1 (satu) tahun
dilakukannya vaksinasi terhadap hewan tersebut.
BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25
Peraturan pelaksanaan yang diamanatkan dalam
Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 2 (dua) bulan
terhitung sejak Peraturan Daerah ini diberlakukan.
Pasal 26
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
249
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang
Panjang.
Ditetapkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 25 November 2011
WALIKOTA PADANG PANJANG,
dto
SUIR SYAM
Diundangkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 25 November 2011
SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,
dto
BUDI HARIYANTO
LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2011
NOMOR 14 SERI E.3
250
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 14 TAHUN 2011
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN RABIES
I. UMUM
Perbaikan kesehatan rakyat dilakukan melalui upaya
peningkatan, pencegahan, penyembuhan dan pemulihan dengan
mendekatkan dan memeratakan pelayanan kesehatan kepada
rakyat. Pembangunan kesehatan ditujukan kepada peningkatan
pemberantasan penyakit menular dan melindungi masyarakat dari
bahaya Rabies.
Apabila ditinjau secara khusus, pada dasarnya upaya
kesehatan menyangkut semua segi kehidupan, baik di masa lalu,
sekarang maupun dimasa datang, ruang lingkup dan jangkauan
sangat luas dan salah satunya adalah dalam bentuk penegakan
hukum melalui mekanisme pembentukan peraturan perundangundangan.
Dalam hal menumbuhkan budaya hidup sehat di tengahtengah
masyarakat disamping budaya lainnya antara lain budaya
memelihara hewan peliharaan termasuk penular rabies, maka
diperlukan pengaturan yang menjadi landasan hukum pencegahan
dan penanggulangan rabies.
Khusus Rabies atau penyakit Gila Anjing adalah penyakit
virus pada hewan yang bersifat fatal dengan menyerang susunan
syarat pusat, bersifat menular kepada hewan atau manusia.
Sumber penularannya adalah anjing, kucing dan kera. Pada hewan
berdarah panas dan manusia penyakit ini menyebabkan pada
kematian.
Meningkatnya ancaman Rabies di Kota Padang Panjang
disebabkan oleh karena populasi dan lalu lintas hewan penular
251
Rabies terutama anjing yang cukup tinggi. Tradisi berburu babi di
tengah masyarakat menjadi faktor utama yang menyebabkan
tingginya populasi dan lalu lintas anjing di Kota Padang Panjang.
Hal ini menyebabkan ancaman Rabies semakin besar di Kota
Padang Panjang. Kesadaran masyarakat akan tanggung jawab
terhadap pemeliharaan hewan penular Rabies yang masih rendah
menyebabkan kasus gigitan hewan penular Rabies cukup tinggi
setiap tahunnya.
Untuk melindungi dan menjaga ketentraman batin
masyarakat Padang Panjang Kota Serambi Mekkah perlu adanya
pengaturan terhadap pemeliharaan dan pengawasan lalu lintas
hewan penular Rabies serta pencegahan dan penanggulangan
Rabies yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
252
Pasal 8
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Perlengkapan pengamanan yang dimaksud adalah
tali/rantai hewan dan atau bronsong penutup mulut.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Ayat (1)
Surat Keterangan Kesehatan Hewan di keluarkan oleh
Dinas Pertanian, Surat Keterangan Vaksinasi Rabies
dikeluarkan oleh dokter hewan Pemerintah atau dokter
hewan yang memiliki izin praktek.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.
253
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 15
Ayat (1)
Kasus gigitan dilaporkan ke Dinas Pertanian melalui UPTD
Pusat Kesehatan Hewan dan hewan penular Rabies yang
menggigit dilarang untuk dibunuh.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 16
Ayat (1)
Apabila pemilik dinilai tidak mampu untuk melakukan
kegiatan observasi sendiri, petugas mempunyai hak untuk
membawanya ke kandang observasi.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 17
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 18
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 18
Ayat (1)
Cukup Jelas
254
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup Jelas
Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: